Menteri Kelautan dan Perikanan Dorong Pengembangan PPN Palabuhan Ratu Menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera

Space Iklan

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo didampingi Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruhzanul Ulum menyerahkan bantuan kepada masyarakat di Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. (Foto: Humas Jabar)

Sukabumi, InfoInfrastruktur.com – Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mendorong pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhan Ratu untuk dinaikkan statusnya menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) .

“Dari sisi perikanan tangkap, kita hadir di salah satu pelabuhan perikanan yang tertua di Indonesia, yang tadi dimintakan untuk menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera,” kata Menteri Edhy dalam kunjungan kerjanya menyapa nelayan di PPN Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kamis sore (18/6/2020).

Untuk segera memproses rencana pengembangan PPS tersebut, Menteri Edhy mengutus Dirjen Perikanan Tangkap Zulficar Mochtar. Ia menilai perubahan status PPS bisa memudahkan akses produk perikanan dan kelautan dari Sukabumi untuk langsung menjangkau pasar ekspor tanpa perlu dibawa ke Jakarta terlebih dahulu.

“Ini sedang kita hitung, dan Bea Cukai sedang kita yakinkan bahwa membuka (ekspor dari Sukabumi) langsung efisiensinya sampai sejauh mana. Yang jelas kalau saya lihat jauhnya jarak dengan Jakarta ngapain harus ke sana lagi? Mending langsung saja dari sini,” tegasnya.

Dikatakan Menteri Edhy, potensi perikanan pesisir selatan Sukabumi cukup besar lantaran menjadi daerah perlintasan tuna secara internasional dan jenis-jenis ikan lain. Hal ini terlihat dari jumlah tangkapan yang didaratkan ke PPN Palabuhan Ratu mencapai 10 ribu ton per tahun.

Menteri Edhy pun tidak mempersoalkan bentuk dan model gedung yang akan dibangun selama bermanfaat bagi nelayan serta masyarakat di sekitar pelabuhan.

“Saya sangat yakin kalau ini diperbaiki (potensinya) akan cukup besar karena ini belum termasuk optimalisasi kapal-kapal perbatasan ZEE kita. Nah ini kita harapkan akan kita dorong,” urai Menteri.

Sebelumnya, niat pengembangan PPN Palabuhan Ratu dilontarkan oleh Wakil Bupati Sukabumi Adjo Sarjono. Menurutnya, rencana tersebut telah dirintis sejak 10 tahun terakhir dan tertunda hingga saat ini.

“Rencananya PPN menjadi pelabuhan perikanan samudera, 10 tahun sudah dirintis,” kata Adjo saat menyambut Menteri Edhy.

Senada, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruhzanul Ulum yang mendampingi kunjungan kerja Menteri Kelautan dan Perikanan menguraikan, pelabuhan yang masih kecil menjadi salah satu kendala optimalisasi pengembangan sektor kelautan dan perikanan di wilayah Jawa Barat.

Karenanya, dia berharap kunjungan Menteri Edhy ke Sukabumi bisa menjawab persoalan tersebut. “Potensi kelautan di Jabar luar biasa, dari pantai utara, pantai selatan sangat luar biasa. Tetapi potensi tersebut belum bisa termanfaatkan karena ada kendala, antara lain karena pelabuhan yang masih kecil-kecil,” urai sosok yang akrab disapa Uu tersebut.

Dalam kunjungan Menteri tersebut, Uu juga melaporkan bahwa Jabar memiliki potensi kelautan dan perikanan yang luar biasa dari Pantai Utara Indramayu, Cirebon, dan Subang, hingga Pantai Selatan Sukabumi, Cianjur, Garut, juga Tasikmalaya. 

Tak dimungkiri, potensi tersebut masih disertai dengan berbagai kendala sehingga belum sepenuhnya dimanfaatkan. Meski begitu, Kang Uu berujar, dengan segala kekurangan yang ada, banyak nelayan di Jabar mampu menyekolahkan anak-anaknya hingga perguruan tinggi.

Selain itu, para nelayan juga terbantu dengan berbagai pendanaan lewat program Kredit Usaha Rakyat (KUR). “Mudah-mudahan bisa secara optimal dinikmati oleh nelayan di Jawa Barat,” kata Kang Uu.

“Serta saya sampaikan ke beliau (Menteri-red) dan sudah disanggupi, ada program untuk ekonomi pondok pesantren,” tambah Uu.

Menteri bagikan bantuan

Di PPN Palabuhan Ratu, Menteri Edhy juga membagikan paket bantuan secara simbolis kepada masyarakat. Bantuan tersebut diantaranya 1.000 paket bantuan siaga nelayan, 200 paket Gemarikan, 21 sertifikat keterampilan penanganan ikan.

Selain itu, diserahkan pula 200 bidang sertifikat hak atas tanah atau Sehat nelayan, asuransi BPJS untuk 50 anak buah kapal (ABK). Kemudian ada pemodalan dari Pegadaian sebesar Rp757,8 juta, permodalan dari bank Mandiri sebesar Rp300 juta, lalu permodalan LPMUKP sebesar Rp1,04 miliar, permodalan BNI Rp828 juta, serta klaim asuransi kematian BPJS Ketenagakerjaan senilai Rp42 juta.

Tak hanya itu, Menteri Edhy juga menyaksikan perjanjian kerja laut antara anak buah kapal (ABK) dengan perusahaan untuk memperkuat ketenagakerjaan di sektor kelautan.

Dalam kunjungannya ke Sukabumi, Menteri Edhy ditemani oleh Anggota Komisi IV DPR RI Slamet, dan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan. Turut hadir pula pejabat eselon I KKP di antaranya Dirjen Perikanan Tangkap Zulficar Mochtar, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan TB Haeru Rahayu, Dirjen Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto, Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nilanto Perbowo, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Aryo Hanggono dan sejumlah Staf Khusus Menteri. (Mbayak Ginting)

dibaca oleh 1,530 orang

Space Iklan

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*