Pemprov Jabar Dorong Pembangunan Jalan Jalur Tengah Selatan Jadi Proyek Strategis Nasional

Space Iklan

Pembangunan Jalan Jalur Tengah Selatan Jadi Proyek Strategis Nasional
Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jawa Barat Ir A Koswara MP. (Foto: Dinas BMPR Jabar)

BANDUNG, InfoInfrastruktur.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mendorong Pembangunan Jalan Jalur Tengah Selatan (JTS) menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN).

Kepala Dinas (Kadis) Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Jawa Barat Ir A Koswara MP mengatakan,  JTS diajukan jadi PSN karena akan mendukung program mengembangkan pariwisata nasional di daerah selatan, antara lain  Geopark Ciletuh Palabuhanratu dan Gunung Halimun.

Selain itu, kata Koswara, proyek JTS akan menyerap ribuan tenaga kerja dan menghidupkan berbagai bidang pengusaha UMKM, sehingga membantu mempercepat pemulihan ekonomi daerah (PED). Program JTS mendukung pemulihan ekonomi paska pandemi Covid-19 menuju Jabar Juara Lahir Batin.

Meskipun perjalanan masih panjang, tetapi Pembangunan Jalan JTS semakin mendapatkan titik terang untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat, setelah dibahas lewat tim dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).

Lewat diskusi secara virtual,  Rabu (04/11/2020) lalu dari  Ruang Rapat Kadis BMPR Jawa Barat, JTS kembali dibahas antara tim dari BMPR Jawa Barat yang dipimpin Kadis BMPR A Koswara didampingi jajaran Bidang Teknik dengan Hari Kusmardianto, Asisten Deputi Kerjasama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha pada  Deputi Koordinasi Bidang Investasi dan Pertambangan bersama jajaran dari Kemenko Marves.

Setelah dibahas secara mendalam dilanjutkan dengan diskusi, kata Koswara, akhirnya tim dari Kemenko Marves siap mengajukan pembangunan JTS menjadi Proyek Strategis Nasional dengan persyaratan adanya dukungan alokasi anggaran dari Pemerintahan Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait.

Pemprov Jawa Barat juga diminta berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait. Sementara dari pemerintah pusat akan mengusulkan anggaran dari DAK penugasan dan hibah infrastruktur.  (Penulis: Mbayak Ginting/Sumber: BMPR Jabar)

Loading

Space Iklan

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*