Ini Lima Program Prioritas Pembangunan Infrastruktur PUPR Tahun 2021

Space Iklan

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam acara diskusi bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil dengan tema “Indonesia Tumbuh dengan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan”. (Foto: BKP PUPR)
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam acara diskusi bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil dengan tema “Indonesia Tumbuh dengan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan”. (Foto: BKP PUPR)

JAKARTA, InfoInfrastruktur.com – Selain mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan mempercepat upaya pemulihan ekonomi nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memfokuskan pembangunan infrastruktur tahun 2021 pada lima program prioritas.   

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan hal tersebut pada acara diskusi bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil dengan tema “Indonesia Tumbuh dengan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan”, Rabu (18/8/2021).

“Untuk tahun 2021 ini, ada 5 program prioritas yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR sesuai arahan Bappenas dan Kementerian Keuangan. Kita utamakan pekerjaan-pekerjaan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat dan yang dapat segera menciptakan lapangan pekerjaan di masa pandemi ini,” kata Menteri Basuki.

Program prioritas pertama adalah penyelesaian Proyek Strategis Nasional yang telah dilaksanakan sejak tahun 2020, antara lain pembangunan 48 bendungan, pembangunan 406 km jalan tol, 25.000 Ha daerah irigasi, 2.012 lt/dtk SPAM, 9.705 unit rumah susun, serta rehabilitasi sekolah/perguruan tinggi/gedung olahraga dll. 

“Sampai dengan bulan Agustus ini, ada 4 bendungan yang sudah siap diresmikan yaitu Bendungan Way Sekampung, Bendungan Kuningan, Bendungan Paselloreng, dan Bendungan Bendo. Total bendungan yang akan diselesaikan pada tahun 2021 ini yaitu 13 bendungan, termasuk Bendungan Sukamahi dan Bendungan Ciawi yang akan digunakan untuk pengendalian banjir Jakarta,” jelas Menteri Basuki.

Selain bendungan, pada tahun ini juga akan diselesaikan beberapa infrastruktur konektivitas, di antaranya Jalan Tol Serang – Panimbang Seksi 1, 6 Ruas Dalam Kota Jakarta Seksi A Kelapa Gading – Pulo Gebang, Cibitung – Cilincing Seksi 1, Balikpapan – Samarinda Seksi 1 dan 5, dan Jalan Lingkar Brebes Tegal.

Sedangkan pada bidang permukiman telah diselesaikan pembangunan Pasar Sukawati Blok A dan Blok B Kab. Gianyar, Venue Piala Dunia FIFA U-20 Kota Surakarta, TPA Talang Gulo Kota Jambi, Supit Urang Kota Malang, dan Jabon Kab. Sidoarjo

Program prioritas kedua adalah program Padat Karya Tunai (PKT). Untuk tahun 2021, anggaran PKT sebesar Rp21,2 Triliun yang menyerap 988.054 tenaga kerja, sedangkan untuk paket konstruksi reguler yang dikerjakan dengan pola padat karya sebesar Rp2 Triliun yang menyerap 244.639 tenaga kerja.

Menteri Basuki mengatakan, melalui program PKT ini diharapkan dapat membuka kesempatan kerja minimal selama 6 minggu untuk setiap tenaga kerja. 

Program prioritas ketiga yaitu penyelesaian pengembangan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) antara lain Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Manado-Likupang.

Menteri Basuki memastikan penataan kawasan 5 DPSP ini akan dapat diselesaikan pada tahun 2021.

Program prioritas keempat adalah pengembangan food estate di 3 lokasi, yaitu Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur.

Program prioritas kelima yaitu pengembangan Kawasan Industri (KI) Terpadu Batang di Jawa Tengah. 

Menteri Basuki optimis pelaksanaan pembangunan infrastruktur dapat tetap berjalan dengan baik dan diselesaikan sampai tuntas, meskipun ada dampak dari pandemi Covid-19, salah satunya yaitu refocusing anggaran. 

“Saya pastikan bahwa proyek strategis nasional di Kementerian PUPR tetap berjalan meskipun dilakukan refocusing anggaran. Strateginya adalah dengan melakukan penjadwalan ulang untuk proyek dengan kategori single year contract (SYC) menjadi multi years contract (MYC).  Terhadap proyek prioritas yang belum terkontrak pada tahun perencanaan, tetap akan dialokasikan pada tahun berikutnya. Semua pelaksanaan konstruksi masih bisa diatur sesuai dengan kesepakatan penyedia jasa, karena kita mengutamakan faktor kesehatan,” jelas Menteri Basuki, dikutip InfoInfrastruktur dari pu.go.id.

Dalam acara diskusi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono turut didampingi Dirjen Cipta Karya Diana Kusumastuti, Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri & Lingkungan Endra S Atmawidjaja, Direktur Sungai & Pantai Bob Arthur Lombogia, dan Kepala BBWS Sumatera VIII Maryadi Utama. (Infrared)

dibaca oleh 2,807 orang

Space Iklan

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*