Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR bersinergi dengan pemerintah daerah dan kelompok masyarakat dalam melakukan perbaikan kualitas kawasan permukiman kumuh di perkotaan melalui Program KOTAKU. (Foto: Biro Komunikasi Publik, Kementerian PUPR)
Jakarta, InfoInfrastruktur.com – Di tahun anggaran 2020, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan Program Padat Karya Tunai (PKT) sesuai instruksi Presiden Joko Widodo.
Salah satu program PKT yang dilaksanakan Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya adalah Program KOTAKU. Dalam Program KOTAKU, Ditjen Cipta Karya bersinergi dengan pemerintah daerah dan kelompok masyarakat melakukan perbaikan kualitas kawasan permukiman kumuh di perkotaan.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Program KOTAKU merupakan wujud kolaborasi antara Kementerian PUPR dan Pemda dalam mendorong dan memberdayakan masyarakat setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya.
“Setiap tahapan pelaksanaan Program Padat Karya dilakukan sesuai dengan Protokol COVID-19, seperti menjaga jarak fisik, menggunakan masker, dan menghindari kerumunan,” kata Menteri Basuki.
Pada Tahun Anggaran 2020, Program KOTAKU dengan anggaran Rp382 miliar dilaksanakan di 364 kelurahan di seluruh Indonesia. Program ini akan menyerap 12.979 tenaga kerja.
Program KOTAKU merupakan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat untuk mendukung program 100-0-100 yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.
Program KOTAKU mencakup dua kegiatan. Pertama, Infrastruktur Skala Lingkungan (IBM) reguler berupa perbaikan saluran drainase, perbaikan jalan lingkungan, dan pembangunan septic tank biofil komunal, juga rehabilitasi. Kegiatan ini dilaksanakan di 287 desa/kelurahan yang tersebar di 24 provinsi.
Kedua, konstruksi infrastruktur skala lingkungan CERC di Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat (NTB) yang terdampak bencana. Kegiatan ini tersebar di 77 kelurahan, dengan rincian 45 kelurahan di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah dan 32 kelurahan di Provinsi NTB.
Di Provinsi Sulawesi Tengah KOTAKU telah dilaksanakan di beberapa lokasi, di antaranya di Kelurahan Boyaoge, Kota Palu berupa pekerjaan drainase pasangan batu 40/50 sepanjang 145 meter dengan melibatkan sebanyak 40 Harian Orang Kerja (HOK).
Selanjutnya di Kelurahan Nunu Kota Palu melakukan pekerjaan Jalan Beton sepanjang 121 meter dengan melibatkan sebanyak 238 HOK. Di Kelurahan Layana Indah Kota Palu berupa pekerjaan box culvert sepanjang 10 meter dengan melibatkan sebanyak 12 HOK.
Sementara di Provinsi NTB, salah satu kegiatan KOTAKU telah dilaksanakan di Kelurahan Seketeng Kabupaten Sumbawa dengan pembangunan MCK sebanyak 4 unit dengan memberi manfaat bagi 36 jiwa.
Selain Program KOTAKU, masih ada Program PKT lainnya yang dilaksanakan Kementerian PUPR, yaitu: Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), Pembuatan Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH), Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan, Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Penataan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya.
Percepatan Program PKT di Kementerian PUPR ini bertujuan untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi akibat dari Pandemi COVID-19.
Untuk pelaksanaan Program PKT di Kementerian PUPR, dialokasikan anggaran sebesar Rp11,45 triliun tersebar di 34 Provinsi di Indonesia. Program PKT ini berpotensi menyerap 613.483 tenaga kerja. Saat ini progres penyerapan PKT telah mencapai 23,9% atau Rp 2,7 triliun. (Mbayak Ginting)
Be the first to comment